EKONOMI

Harga Beras Makin Mahal, Pemerintah Akhirnya Pilih Impor

JAKARTA - Harga beras naik diperkirakan terjadi sejak akhir tahun 2017. Memasuki 2018 harga beras belum beranjak turun.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menggelar operasi pasar dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah (CBP) di berbagai wilayah.

Hal itu diharapkan mampu meredam kenaikan harga agar tidak tinggi-tinggi sekali. Kondisi tersebut rencananya bakal dilakukan sampai harga beras setidaknya berada di ambang batas harga eceran tertinggi (HET).

Operasi beras diluncurkan pada Selasa (9/1/2018). Namun pantauan detikFinance, Kamis (11/1/2018) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) harga masih terpantau tinggi, berada di atas HET.

Alhasil pemerintah berencana impor mengatasi persoalan tersebut. Rencana impor diumumkan Kamis malam.

Impor Garam Industri 3,7 Juta Ton Dilaksanakan Bertahap

JAKARTA - Pemerintah memutuskan impor garam pada tahun ini dilaksanakan secara bertahap.

Keputusan ini diambil bersamaan dengan kesepakatan terkait jumlah garam industri yang diimpor serta teknis pelaksanaannya dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (19/1/2018)

"Kami memutuskan, 3,7 juta ton jumlahnya (impor garam industri). Itu enggak sekaligus datangnya, bertahap," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jumat.

Darmin menjelaskan, dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyepakati bahwa pelaksanaan impor garam industri dilakukan oleh Kementerian Perdagangan atas dasar data kebutuhan industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Selain itu, rapat juga membahas rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa impor garam untuk industri.

Ada dinamika dalam rakortas mengenai data yang dikemukakan Kemenperin berbeda dengan KKP. Kemenperin menyebutkan, kebutuhan industri untuk garam industri sepanjang tahun ini mencapai 3,7 juta ton, sedangkan KKP menyebutkan hanya 2,2 juta ton berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami tanya BPS, datanya dari mana, memang tahu industrinya? BPS bilang, sebenarnya data mereka 3,6 sekian, berarti sama dong. Tapi, memang KKP tetap meminta 2,2 juta ton. Saya sebagai yang memimpin di bidang ini kemudian melihat, mana yang benar nih. Akhirnya kami memutuskan, 3,7 juta ton," tutur Darmin.

Alasan Darmin memutuskan memakai data dari industri sebagai patokan karena hanya industri yang tahu persis kebutuhan mereka. Ditambah dengan garam industri memang tidak dihasilkan di Indonesia, hanya ada garam konsumsi, sehingga impor dibutuhkan.

"Rekomendasi impor garam tetap pada KKP, tetapi untuk impor garam industri, kami tidak memerlukan rekomendasi setiap kali impor lagi," ujar Darmin.

Proses impor garam industri memasuki tahap persiapan. Nantinya, Kemendag selaku pelaksana akan melihat seberapa kemampuan pihak terkait dalam melangsungkan impor garam industri tiap bulannya, di mana impor ini tidak perlu terburu-buru seperti impor beras.